Share is caring
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Tim Kampanye PKTA akhir tahun 2017 mengunjungi Mitra Netra dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kunjungan tersebut untuk menjajaki kerjasama dalam pembuatan materi komunikasi yang bisa menjawab kebutuhan kelompok masyarakat disabilitas. Gerakan-gerakan penghapusan kekerasan terhadap anak juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas. Mari gelorakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Disabilitas.

Mitra Netra menyambut baik inisiatif yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. “Anak-anak disabilitas rentan mengalami kekerasan, terutama penelantaran,” ujar Bambang Basuki, Direktur Yayasan Mitra Netra, organisasi yang mengkhususkan diri membantu penyandang tuna netra. “Anak-anak disabilitas biasanya dibiarkan di rumah, tidak sekolah, tidak melakukan kegiatan apa-apa, karena orang tua merasa malu atau merasa bahwa anaknya tidak bisa melakukan apa-apa.”

Kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah, seperti dikutip dari Republika.co.id, menjelaskan estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,15 persen. Dari angka tersebut, 45 persen penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD keatas. Selain itu jumlah penyandang disabilitas lebih banyak perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki-laki.

“Anak perempuan disabilitas menjadi kelompok paling rentan, karena anak perempuan sering diperlakukan berbeda, dan ketika mereka disabilitas, semakin sulit posisi mereka. Anak perempuan disabilitas menjadi sasaran empuk kekerasan seksual. Mereka tidak mampu bercerita karena keterbatasan mereka,” kata Bambang Basuki.

Masalah kekerasan terhadap anak disabilitas juga ditegaskan oleh Maulani A Rotinsulu, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Wahana Visi Indonesia menemui perempuan enerjik ini di kantornya di bilangan Matraman, Jakarta Pusat. Menurutnya permasalahan disabilitas bisa dilihat dari keseriusan pemerintah untuk memberikan akses kepada penyandang disabilitas.

“Boro-boro akses infrastruktur, yang sifatnya non-infrastruktur saja sangat minim. Misalnya, jika ada kegiatan pendidikan untuk anak, maka anak disabilitas dikecualikan, atau si penyelenggara kegiatan tidak siap dengan alat penunjang untuk penyandang disabilitas,” tukas Maulani.

Program pendidikan inklusif masih belum maksimal, dan kebanyakan sekolah bahkan tidak punya guru yang siap dengan keahlian mendidik anak disabilitas. Sekolah inklusif dibuat untuk mengejar program pemerintah supaya bisa disebut sebagai kota ramah disabilitas, sesuai target pembangunan berkelanjutan. Tapi problem mendasar tidak diselesaikan.

“Akses untuk disabilitas tidak berhenti sebagai program atas kertas, tapi juga mendorong agar pemerintah mau mengajak orang tua dan anak disabilitas mengikuti pendidikan ini. Sekolah inklusif ada, tapi belum tentu orang tua mengijinkan anaknya sekolah di sana. Jadi harus pro aktif. Pemerintah harus mengajak, mengundang mereka, untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan,” jelas Maulani.

Direktur Yayasan Mitra Netra, Bambang Basuki, menjelaskan soal inklusi.

“Inklusi itu artinya jika sampeyan membuat pelatihan tentang perlindungan anak, kami yang disabilitas juga diundang, difasilitasi supaya bisa jadi fasilitator bukan saja untuk kaum disabilitas, tapi juga untuk kaum non disabilitas, dan panitia harus menyiapkan bahan penunjang untuk kami tuna netra. Kartu nama pakai huruf braille itu bukan soal apakah ada gunanya atau tidak, tapi soal inklusi, apakah anda mempertimbangkan kami saat mencetak kartu nama,” ujar Bambang.

“Jika kita senantiasa memasukkan anak disabilitas dalam perencanaan program, pembangunan, apapun itu, maka sebenarnya kita juga telah memulai langkah awal untuk menghapus kekerasan terhadap anak disabilitas. Karena anak disabilitas, apalagi perempuan, adalah anak paling rentan, dan suara mereka biasanya tak terdengar, tenggelam dalam pembangunan yang tidak inklusi itu tadi,” ungkap Maulani, ketua umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.

Wahana Visi Indonesia, Mitra Netra dan HWDI akan bersama-sama mengembangkan materi komunikasi PKTA.