Share is caring
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gempa bumi 7,4 SR dan Tsunami di Sulawesi Tengah, akibatkan  2,415,321orang mengalami dampaknya. Dilaporkan oleh BNPB pada 10 Oktober 2018 bahwa 2,045 orang meninggal dunia, lebih dari  82,775 orang mengungsi, 10,679 orang mengalami luka dan 671 orang dinyatakan hilang.

Aliansi Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (PKTA) memberikan catatan tentang penanganan korban anak, terutama di daerah Palu-Donggala. Berikut ini 8 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian tim penanganan bencana, pemerintah pusat dan daerah:

1) Perlindungan Anak dari Semua Bentuk Kekerasan Termasuk Risiko Perdagangan Anak Sebaiknya Menjadi Prioritas. Dalam situasi darurat, anak dalam posisi paling rentan ketika mereka terpisah dari keluarga, mengungsi, tanpa pendampingan dan yatim piatu. Situasi yang rawan kekacauan seperti ini dapat memberikan peluang pada pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia berupa penjualan anak dalam bentuk adopsi ilegal, penjualan organ tubuh, eksploitasi seksual dan pekerja anak. Kami mendorong pihak berwenang untuk waspada dalam mengawasi situasi dengan lebih tanggap bila menemukan anak-anak yang tanpa pendampingan, membantu orang tua untuk melaporkan anaknya yang hilang serta mendukung proses penyatuan dengan keluarganya sesuai surat edaran Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak terpisah Dampak Bencana Alam di Sulawesi Tengah. Kehilangan dokumen identifikasi seperti akta kelahiran juga bisa membawa anak pada risiko perdagangan anak. Sangatlah penting untuk mengawasi wilayah yang terkena dampak bencana, terutama semua wilayah perbatasan agar dipastikan tidak ada anak-anak yang dipindahkan secara ilegal. Selain itu, diperlukan pengawasan keamanan di wilayah pengungsian agar tetap kondusif dan tidak membuka kesempatan akses dari pihak yang tidak berwenang.

2) Peningkatan Perlindungan terhadap Anak-anak yang Paling Rentan Khususnya Anak Tanpa Pendampingan dan Terpisah dari Keluarga. Kondisi pasca bencana seperti ini merupakan saat yang genting, khususnya anak-anak yang mengungsi dan terpisah dari orang tua, anak anak yang tidak cukup mengakses makanan yang sesuai usia, mereka yang kesulitan mendapatkan akses air minum bersih dan fasilitas sanitasi, mereka yang mengalami kekerasan seksual, serta anak penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus dan mengalami trauma. Kami mendorong semua pihak untuk mempromosikan dan memanfaatkan TEPSA (Pelayanan Sosial Anak) dengan nomor: 1500-771 yang disediakan oleh Kementrian Sosial dan situs ICRC yaitu https://familylinks.icrc.org/indonesia/id/Pages/Home.aspx, sehingga kita bisa mengawasi anak-anak yang paling rentan, membantu orang tua untuk melaporkan anaknya yang hilang, dan menyatukan kembali mereka kepada keluarganya. Sekretariat Bersama Perlindungan Anak d/a Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di  Jln. Moh Yamin No. 15, Palu.

3) Penyediaan Dukungan Psikososial dan Ruang Ramah Anak Berdasarkan Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan. Perlindungan anak adalah bagian integral dari tanggap aksi kemanusiaan. Penyediaan dukungan psikososial dan Ruang Ramah Anak perlu ditingkatkan. Kami mengajak semua pihak yang terkait untuk mengintegrasikan Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan segera sebagai bagian dari rencana tanggap dalam situsasi darurat ini. Hal lain yang penting dengan meningkatkan alokasi pendanaan khusus perlindungan anak selama tanggap darurat untuk melindungi mereka dari bahaya serta memasukkannya dalam perencanaan tanggap darurat yang terintegrasi dan efektif. Langkah dukungan ini dengan selalu memastikan bahwa anak-anak tidak direlokasi tanpa pengawasan yang ketat dan dilakukan dengan tepat.

4) Memastikan Media Melindungi Anak-anak. Kami mendorong masyarakat, media dan pihak berwenang untuk lebih sensitif dalam pengambilan foto, video dan teks untuk melindungi anak-anak. Media sangat penting perannya dalam perlindungan anak dan berperan sebagai pembela hak anak. Formulir persetujuan sangat direkomendasikan untuk dipakai sebagai standar perlindungan anak. Proses pengambilan gambar dan hasil gambar tidak boleh merugikan privasi dan martabat anak yang menjadi obyek pemberitaan.

5) Mengaktifkan Sekolah Darurat dan Mengajak Anak-anak Beraktivitas Normal Kembali. Pendekatan yang baik untuk membawa anak-anak kembali ke kegiatan normal adalah dengan memulai kegiatan sekolah secepat mungkin (baik berkegiatan formal maupun nonformal). Kami mendorong pemerintah dan semua pihak untuk membangun dan mengaktifkan sekolah darurat, memprioritaskan anak-anak kembali ke sekolah secepatnya. Melalui cara kembali ke sekolah akan mempermudah pengawasan dan pendataan keberadaan anak-anak, serta bentuk pencegahan dari risiko peluang perdagangan anak, pernikahan anak, pekerja anak dan adopsi illegal.

6) Mengawasi Distribusi Produk Makanan Bayi dan Anak-anak, Khususnya Susu Formula dan Pembentukan Ruang Sahabat Ibu dan Anak. Kami mendorong pemerintah dan kantor Dinas Kesehatan di Sulawesi Tengah untuk mengawasi distribusi produk makanan bayi dan anak-anak  dengan mengeluarkan regulasi terhadap donasi susu formula dan mengawasi secara ketat penggunaan dan pembuatan produk makanan yang aman dan sesuai usia di bawah dampingan kader kesehatan. Berdasarkan pengalaman pada tanggap bencana sebelumnya -dikarenakan situasi sulitnya air bersih- susu formula berisiko meningkatkan insiden diare dan kematian pada bayi. Memastikan nutrisi yang tepat bagi anak-anak di 1000 hari pertama kehidupan yaitu dari masa kehamilan sampai memasuki usia dua tahun. Oleh karena itu, mengkonsumsi Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan dengan pemberian fasilitas Ruang Sahabat Ibu dan Anak yang memberi privasi dan konselor menyusui bagi para ibu pengungsi supaya terus menyusui bayi dan balitanya. Perlu juga mengintegrasikan standar Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) ke dalam layanan menu dapur umum darurat. Karenanya kami mendukung pihak-pihak terkait memperhatikan dan melaksanakan surat Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2018, dengan nomor registrasi KK.03.01/V/769/2018, perihal Kebijakan Pemberian Susu Formula Bagi Bayi dan Anak Korban Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Palu-Donggala Sulawesi Tengah.

7) Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi dan Higienitas untuk Perempuan dan Anak-anak di Tenda Penampungan. Kami mendorong tim respon bencana untuk menyediakan jamban yang bersih, terpisah berdasarkan jenis kelamin, dan tersedia listrik, dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan, terutama untuk perempuan dan anak-anak. Jalan akses menuju jamban diberi lampu listrik dan nyaman. Penyediaan fasilitas kesehatan reproduksi dan higienitas untuk wanita dan remaja perempuan perlu dijadikan perhatian khusus. Pesan perlindungan akan isu ini sebaiknya disebarluaskan di tenda penampungan dan mekanisme rujukan untuk kesehatan reproduksi harus difungsikan dan dipermudah aksesnya.

8) Memulai Perencanaan untuk Pemulihan Segera (Early Recovery) dan Akses bagi Pekerja Kemanusiaan. Hal yang penting dalam melakukan pemulihan segera (early recovery) dengan tanggap darurat dengan memperhatikan kebutuhan segera bagi anak-anak dan siapa pun yang terkena dampak. Pemulihan segera (early recovery) haruslah mengutamakan anak-anak, baik itu kebutuhan yang sesegera mungkin maupun yang jangka panjang. Perlu pula mempermudah fasilitas untuk akses dan bantuan teknis yang menyediakan kebutuhan kemanusiaan kepada mereka yang merasakan dampak dari gempa ini.

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Ketua Presidium Aliansi PKTA
R. Rebeka Haning
M: +62 811 9955 676

Kantor Sekretariat
Candra Wijaya
M. +62 812 127 8760

***

Sekilas tentang Aliansi PKTA

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) adalah koalisi masyarakat sipil Indonesia yang anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi yang memiliki kesamaan tujuan dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hal ini sejalan dengan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 16.2 “Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak”.

Anggota Aliansi PKTA saat ini terdiri dari 27 organisasi non-pemerintah, sebagai berikut:

1.          Aliansi Remaja Independen (ARI)

2.          ChildFund Indonesia

3.          ECPAT Indonesia

4.          Fatayat Nahdatul Ulama

5.          Gugah Nurani Indonesia (GNI)

6.          HI-IDTL

7.          Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

8.          ICT Watch

9.          JPAI – The SMERU Research Institute

10.        Kampus Diakonia Modern (KDM)

11.        MPS PP Muhammadiyah

12.        Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

13.        Plan International Indonesia

14.        Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia (PUSKAPA)

15.        Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

16.        Rifka Annisa

17.        Rutgers WPF Indonesia

18.        SAMIN

19.        Sejiwa

20.        Setara

21.        SOS

22.        Wahana Visi Indonesia (WVI)

23.        Yayasan Kakak

24.        Yayasan Pulih

25.        Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC)

26.        Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC)

27.        Youth Network on Violence Against Children (YNVAC)