Share is caring
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Majelis Hakim di Tingkat Banding harus Teliti dan Hati-Hati dalam Melihat Fakta dalam Kasus Anak Korban Perkosaan di Jambi.

Vonis pidana penjara seorang anak berumur 15 tahun korban perkosaan oleh kakaknya di Jambi ramai menjadi perhatian publik, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sang adik divonis oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian pada 19 Juli 2018 atas perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn dengan vonis 6 bulan penjara dikarenakan melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan kakaknya tersebut. Sedangkan sang kakak, divonis dengan pidana penjara selama 2 tahun atas perkara nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mbn dengan tuduhan pemerkosaan. Menurut berita dari JakartaPost, sang adik diperkosa sebanyak 8 (delapan) kali sejak September 2017.

Berdasarkan informasi terakhir yang didapatkan oleh ICJR, sang adik melalui kuasa hukumnya melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan PN Muara Bulian tersebut. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akhirnya menetapkan penangguhan penahanan atas sang adik yang merupakan korban perkosaan. Namun bukan berarti sang adik berstatus bebas dari ancaman pidana penjara yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri.

Melihat hal tersebut, ICJR dan Aliansi PKTA cukup mengapresiasi penetapan Majelis Hakim terhadap penangguhan penahanan tersebut. Namun di sisi yang lain, ICJR mengingatkan bahwa Majelis Hakim tingkat Banding yang akan memeriksa perkara tersebut harus teliti dan hati-hati dalam melihat fakta hukum yang terjadi.

Berdasarkan analisis ICJR, yang sebelumnya telah dirilis, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian dan informasi yang dikumpulkan, terdapat beberapa pelanggaran hukum acara yang serius dalam proses kasus tersebut. Diantaranya:

  • Pelanggaran Hak atas Bantuan Hukum yang efektif dan Kredibel, dimana Penasihat Hukum bagi anak dalam kedua perkara tersebut sama, padahal kepentingan hukum kedua terdakwa jelas berbeda.
  • Penahanan terhadap anak korban perkosaan, korban perkosaan jelas seharusnya mendapatkan perlindungan atas trauma yang dialami dan tidak akan terpenuhi jika dirinya berada dalam tahanan.
  • Tidak ada agenda sidang pembelaan terdakwa, dimana dampaknya adalah hak terdakwa atas proses pemeriksaan yang adil, waktu untuk mempersiapkan pembelaan, membela dirinya, dan mengajukan saksi yang meringankan tidak terlindungi dan terpenuhi. Dapat disimpulkan terjadi pelanggaran prinsip fair trial dalam pemeriksaan kasus ini, yaitu pelanggaran Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, dimana Hakim tingkat Pertama dalam kedua kasus tersebut tidak memeriksa kasus secara hati-hati dan serius.

Aliansi PKTA juga memandang bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual serta upaya rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial pada kasus kekerasan seksual saat pengobatan sampai pemulihan sesuai pasal 69a UU no.23 Tentang Perlindungan Anak.

Atas beberapa fakta yang terungkap tersebut, ICJR dan Aliansi PKTA memiliki beberapa catatan:

Pertama, Hakim dalam tingkat Banding harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai fakta yang terjadi sebenarnya. Terlebih dalam tingkatan banding, Pengadilan Tinggi masih bertindak sebagai Judex Factie (Pemeriksaan Fakta) yang artinya adanya pemeriksaan ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang ada. Hakim harus mengkaji kembali secara progresif pembuktian unsur-unsur terkait kasus tersebut. Di samping itu, Hakim harus memperhatikan ketentuan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum serta menjamin bahwa prinsip fair trial terpenuhi.

Kedua, Hakim dalam tingkat Banding wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak korban kekerasan seksual, seperti rehabilitasi psikososial dan psikologis melalui LPSK sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Karena korban membutuhkan perlindungan dari stigma negatif maupun intimidasi serta berhak atas keberlangsungan hidupnya.

Ketiga, meminta Mahkamah Agung (MA), Badan Pengawas (Bawas) MA dan Komisi Yudisial (KY) untuk terlibat dalam mengawasi dan memantau jalannya persidangan kasus tersebut di tingkat banding serta melakukan pemeriksaan atas putusan tingkat pertama.

Yang terakhir, negara harus memberikan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan serta rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual.

Kontak ICJR dan Aliansi PKTA:
1. Anggara (Direktur ICJR): +6281290005456, web: icjr.or.id
2. Rebeka Haning (Ketua Presidium Aliansi PKTA): +62 811-9955-676, web: aliansipkta.or.id